UNDP di Indonesia

UNDP (United Nations Development Programme) adalah lembaga PBB yang mendukung pembangunan berkelanjutan di setiap negara anggotanya, termasuk Indonesia. UNDP bekerja di Indonesia lebih dari 30 tahun dalam usaha pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia,  proses demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, dan pengarusutamaan gender.

Dukungan UNDP terhadap pemerintah Indonesia dalam proses demokratisasi melaluiParliamentary Support Programme, merupakan dukungan terhadap proses demokrasi  keparlemenan di Indonesia.

UNDP di Parlemen

Program Dukungan Parlemen UNDP memberikan bantuan keahlian kepada para mitra kerja, yaitu: Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja para anggota dewan. Dukungan UNDP di parlemen telah dimulai sejak tahun 2001 untuk DPR, dan tahun 2004 untuk DPD. Keduanya terus berlangsung hingga sekarang.

Sifat dukungan parlemen

• Dukungan dari UNDP bersifat netral dan tidak politis.
• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan UNDP disejalankan dengan strategi dan kebijakan negara Indonesia dan rencana strategi DPR dan DPD.
• UNDP menghidari duplikasi dengan kegiatan-kegiatan yang telah didanai APBN.
• UNDP memberikan dukungan keahlian, misalnya kepada anggota dewan, tenaga ahli atau legal drafter. Dukungan ini direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan yang strategis bagi perkembangan keparlemenan dan didasarkan pada praktik-praktik terbaik di negara demokratis lain.

Periode 2000-2004

Parliamentary Support and Public Participation (PSPP) merupakan bantuan UNDP untuk DPR yang pada tahun 2000-2004. PSPP memberikan dukungan kepada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR berupa fasilitas penelitian dari Pusat Layanan Penelitian dan Informasi (P3I).  PSPP juga mendukung tugas-tugas dari anggota dewan melalui sekretariat. 

Periode 2004-2009

Parliamentary Reform and Public Engagement Participation (PROPER) dan Parliamentary Reform Initiative and DPD Empowerment Project  (PRIDE) merupakan dukungan UNDP terhadap DPR dan DPD RI dalam proses penguatan transparansi dan akuntabilitas parlemen.

Bentuk dukungan dari dua kegiatan ini adalah bantuan keahlian,seperti mendukung partisipasi masyarakat dalam parlemen, pengarusutamaan gender, mendukung terciptanya parlemen yang akuntabel, mendukung efektifitas kerja sekretariat jenderal, mendukung peningkatan fungsi representasi, dsb.

Kegiatan-kegiatan

PROPER dan PRIDE

Dalam kurun waktu 2004-2009,  UNDP telah menghasilkan berbagai hasil kerja, seperti buku panduan tentang pekerjaan dewan dan anggota. Topik buku-buku tersebut antara lain:

• peran representasi di parlemen,
• pedoman representasi bagi anggota
• kesetaraan gender,
• kompilasi pengarusutamaan gender di parlemen
• peningkatan kapasitas tenaga ahli fraksi,
• penguatan manajemen fraksi
• kode etik anggota parlemen
• panduan teknik pelaporan di parlemen

Selain memberikan dukungan substansial, Program Dukungan Parlemen UNDP juga mendukung mitra kerjanya dalam memperkuat jejaring komunikasi antara anggota dewan, contohnya dengan mengadakan diskusi terfokus antar anggota secara berkala.

Kegiatan-kegiatan lain dari PROPER dan PRIDE adalah sebagai berikut:

• Mengadakan kelompok diskusi dan seminar yang sesuai dengan kerangka kerja Sekretariat dan anggota Dewan, seperti kelompok diskusi kesetaraan gender di parlemen dan kelompok diskusi tentang managemen fraksi dan komisi.
• Mencetak buku-buku panduan untuk mendukung pelaksaanaan fungsi-fungsi anggota dewan dan mendistribusikannya kepada anggota.
• Memberikan dukungan keahlian teknis dalam bidang perundang-undangan, hubungan dengan konstituen, dan hubungan dengan media.
• Mendukung terlaksananya program orientasi anggota DPR dan DPD baru periode 2009-2014.

Periode 2009-2014

UNDP memberikan bantuan keahlian terhadap DPR dan DPD dengan fokus pada tiga bidang utama, yaitu:

1. Akses terhadap prakik-praktik terbaik reformasi kelembagaan parlemen demokratis.
2. Peningkatan kapasitas representasi dan hubungan konstituen.
3. Peningkatan dialog kebijakan mengenai isu utama, yaitu pembangunan manusia (human development)

Dukungan keahlian yang berada dalam ketiga kerangka ini akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Sekretariat Jenderal dan anggota dewan.